Hukum Kenegaraan | Pengantar Hukum Indonesia

Hukum kenegaraan adalah sistem aturan yang mengatur tata kehidupan penyelenggaran kenegaraan atau hukum politik yaitu hukum yang mengatur tata cara kehidupan politik suatu negara yang meliputi sistem pemerintahan negara, dasar pemerintahan negara, organisasi-organisasi pemerintahan, dan segala urusan-urusan dan kebijakan serta tindakan-tindakan
.
Ruang lingkup hukum kenegaraan meliputi:
 Bentuk negara.
 Dasar negara.
 Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah negara.

Hukum kenegaraan terbagi kepada atas beberapa bagian, diantaranya:
 Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur tentang status, bentuk serta sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah negara.
 Hukum tata pemerintahan negara, yaitu hukum yang mengatur hal ihwal pelaksanaan atas kehidupan bernegara yang meliputi aturan tentang bagaimana aparat, lembaga-lembaga negara menjalankan tugas pemerintahan.

Berdasarkan UUD 1945 ada tujuh dasar utama sistem sistem penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, yaitu:
 Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (Rechtsraaf).
 Penyelenggaraan negara berdasarkan sistem konstitusi (UU)
 Kekuasaan negara tertinggi ada pada MPR sebagai pemegang kedaulatan.
 Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi dibawah majlis.
 Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan mentri negara adalah pembantu Presiden.
 Mentri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
 Kekuasaan negara tidak tak terbatas.

Terkait:

Tweet