Setelah mendengar dari pada pembicara dalam seminar hukum yang membawa tema “Menilik Tendensi Korupsi di Era Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat” dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi dapat mempengaruhi sekali terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di antaranya yang menyangkut pembangunan daerah, apabila di dalam pembangunan tersebut yang sebagian besar biayanya dari APBD daerah yang sedang membangun terjadi penyimpangan alokasi APBD atau katakanlah telah terjadi tindak pidana korupsi dalam tubuh salah satu instansi baik itu instansi pemerintah atau swasta yang menangani alokasi APBD maka akan besar sekali pengaruhnya terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan.
Selain itu juga dapat mempengaruhi atau merugikan terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, karena adanya segelintir orang yang ingin memanfaatkan keadaan demi kepentingan dirinya semata. Dan tidak menghiraukan serta tidak menyadari bahwa Negara dan masyarakatlah yang dirugikan. Dan tentunya telah melanggar hukum.
Mengapa hal demikian kerap terjadi karena tidak adanya budaya malu si pelaku korupsi. Untuk menghindari semacam itu perlu sekali di dalam pemerintah kita yaitu diantaranya memiliki pemimpin yang kuat, kontrol masyarakat dan budaya malu khususnya untuk para pelaksana alokasi diantaranya APBD sehingga kalau faktor-faktor di atas menyatu maka tensi korupsi akan berkurang.
Bahwa korupsi itu merupakan tindak kejahatan dan telah melanggar norma serta nilai-nilai hukum, maka apabila ada yang melakukannya harus ditindak tegas demi tegaknya hukum di Negara kita.
Terkait:
Pustaka:
0 Response to "Implikasi Korupsi Terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat"
Posting Komentar
Terima kasih atas Kunjungannya, semoga bermanfaat..!!