Hukum Tata Pemerintahan

Subjek Hukum Tata Pemerintahan, diantaranya adalah:
- Pegawai Negri.
- Jabatan-jabatan dalam susunan organisasi publik.
- Jawatan-jawatan Publik.
- Dinas-dinas publik, BUMN, BUMD, daerah otonomi.
- Negara sebagai subjek hukum tata negara.

Sumber Hukum Tata Pemerintahan, diantaranya adalah:
 Undang-Umdang yang mengatur kehidupan pemerintahan, misalnya:
- UU No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaran negara yang bersih dari KKN.
- UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999, tentang kepegawaian.
 Keputusan pejabat negara dan pejabat pemerintahan.
 Yurisprudensi yang berkaitan dengan pemerintahan.
 Doktrin atau pendapat para ahli hukum pemerintahan.

Prinsip-prinsip hukum tata pemerintahan, menurut Varied Ali prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar atau pedoman dalam pembentukan hukum dan praktisi pemerintahan antara lain:
 Prinsip Legalitas (Legality Principle)
Yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap perbuatan dan tindakan atau kebijakan aparatur pemerintah harus didasarkan pada hukuman yang berlaku.
 Prinsip Oportunitas (Oportunity Principle)
Yaitu bahwa pejabat pemerintahan dalam melakukan pengambilan keputusan memiliki kebebasan yang dilandasi kebijaksanaan.
 Prinsip Adaptasi
Yaitu prinsip hukum ynag menghendaki akan setiap pejabat pemerintah dalam proses pengmbilan keputusan selalu diberi ksempatan untuk mengadakan perubahan sebagai langkah penyesuaian bagi dirinya terhadap tugas-tugas yang dihadapinya.
 Prinsip Continuitas
Yaitu prinsip hukum yang menghendaki adanya jaminan suatu keputusan yang telah ditanda tangani terdahulu tetap berlaku walaupun pejabat tersebut telah diganti.
 Prinsip Prioritas
Yaitu prinsip tata pemerintahan yang memberikan perlindungan serta mengutamakan pada kepentingan umum.

Tweet